Uu no 13 tahun 2008

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 (UU/2009/12) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia.6801 jdih. Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 8. 2012 No. 37, LN. bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang 2009. 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. Beranda. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209). 4 . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bentuk. … UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 13: Tahun: 2008: Tentang: PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI: Tempat Penetapan: … UU No. 5036, LL SETNEG : 3 HLM. Tujuannya adalah untuk menjalankan ibadah haji dengan baik dan benar sesuai prinsip-prinsip Islam.U.setneg. Ditetapkan 27 April 2008 • Berlaku 27 April 2008. LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 4. Undang-undang (UU) NO. PERLINDUNGAN DAN HAK SAKSI DAN KORBAN 3. 7. PERLINDUNGAN DAN HAK SAKSI DAN KORBAN 3. ABSTRAK: Microsoft Word - 10pp061. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kaitannya dengan perlindungan hukum bagi tenaga kerja pe-rempuan di Kabupaten Purbalingga. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 (UU/2008/2) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2003. Judul.peraturan.4 Akumulasi kewenangan mengakibatkan terjadinya tumpang UU No. 53.60, 4845, LL SETNEG : 24 HLM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 13 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 2008 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 28 April 2008 Tanggal Pengundangan 06 September 2017 Tanggal Berlaku 28 April 2008 Sumber LN. KETENTUAN PIDANA 12. Pada saat mulai berlakunya Undang undang ini, peraturan perundang Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. B. UU No. Undang-undang (UU) NO. METADATA PERATURAN. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN 5. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 13, LN. KETENTUAN Partai Politik - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. KETENTUAN LAIN-LAIN 13. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji mentasi Undang-undang No. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai wilayah administrasi khusus di Indonesia, yang ditegaskan dalam Pasal 18B Ayat (1):. Pemerintah telah menyusun instrumen untuk melindungi dan mengatur ketenagakerjaan agar tidak merugikan berbagai pihak, salah satunya diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420); 5. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 2008. 18 Tahun 2008. Melalui perbaikan dalam UU 8/2019, terdapat beberapa hal yang tidak terdapat dalam UU 13/2008.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. JAKARTA - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah disahkan pada 26 April 2019 lalu.13 Tahun 2003. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); b.23/1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang.133, LL SETNEG : 40 HLM. ABSTRAK PERATURAN. KETENTUAN PERALIHAN 7. bahwa negara Republik Indonesia kemerdekaan warga negaranya untuk menurut agamanya masing-masing; menjamin beribadah b. NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI. ABSTRAK: 1. METADATA PERATURAN. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2008.". Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. B. Pada tahun 1968, Pemerintah RI mengeluarkan UU No. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 13 Tahun 2003 bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pendidikan Keagamaan Islam; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Undang-undang (UU) No. Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Undang-undang (UU) NO.pdf.2006/NO.2008/NO. MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI. Dalam undang-undang ini, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam menyelenggarakan ibadah haji. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 13. Dalam Undang-Undang (UU) yang dikenal dengan istilah UU PIHU tersebut, terdapat cukup banyak perbedaan … F. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Ketegori.U.13 Tahun 2008 tentang Haji, telah diatur secara lengkap tentang ibadah haji, termasuk ibadah haji khusus. Undang-undang (UU) tentang Ombudsman Republik Indonesia F,RES IDENI REF:IUBLIK INDOhIESIA-2-Mengingat Menetapkan e. 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Undang-undang (UU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. UU No. 43 Tahun 2008 Wilayah Negara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Tipe Dokumen. 19, LN. Dalam UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pemerintah Indonesia memberikan aturan-aturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan ibadah haji.2014/No. KETENTUAN UMUM. 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 186, TLN No. 1. Daftar. Pro. Peningkatan upaya penyempurnaan sistem dan manajemen lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang ini pada tanggal 28 April 2008. 14 November 2008 2008. 79, LN. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.go. 14 November 2008 Tanggal Berlaku. SANKSI ADMINISTRATIF 11.4899, LL SETNEG : 22 HLM.143, TLN No. INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.4899, LL SETNEG : 22 HLM. Pernyataan ini dikeluarkan menyusul terbitnya SEMA No. Peraturan Pemerintah No. Katalog Produk. Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Glosarium. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, talah diatur bentuk perlindungan HAM bagi perempuan yang diatur di dalam ketentuan … Undang-undang (UU) No. 37, LN. 34, LN. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.hurub/ajrekep uata ajrek aganet adapek naigurek itnag uata/nad kah-kah rayabmem ahasugnep nabijawek nakgnalihgnem kadit adned uata/nad ,nagnuruk ,arajnep anadip isknas awhab nakataynem ini UU turunem anadip isknaS .2008/NO. 13 Tahun 2008 Penyelenggaraan Ibadah Haji MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.1 ;549t nuhaT aisenodnI kilbupeR arageN rasaD gnadnU-gnadnU )1( taya 23 lasap nad ,F82 lasaP ,)1( taya C82 lasaP ,12 lasaP ,O2 lasaP ;makeR ayraK nad kateC ayraK napmiS hareS gnatnet gnadnU-gnadnU kutnebmem ulrep d furuh nad ,c furuh ,b furuh ,a furuh malad duskamid anamiagabes nagnabmitrep nakrasadreb awhab . Undang-undang (UU) PENYIDIKAN 11. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ketentuan yang mengatur tentang hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 7 . Indonesia, Pemerintah Pusat. Tahun.00 sampai dengan pukul 18. Pasal 1 … NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAANIBADAH HAJI DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PRESIDENREPUBLIK INDONESIA, Menimbang : … PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI. 11.- Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 4."Outsourcing and.

5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia

. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 6. BAB I. KETENTUAN PIDANA 12. 13 Tahun 2008 Penyelenggaraan Ibadah Haji MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. -.94, TLN NO. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2003. -.pdf Sign in File: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008. Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019.2008/NO.pdf. USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH. Baru pada UU tersebut kata "umrah" disebut menjadi judul sebuah Undang-Undang. Tugas Sekretariat: memberikan dukungan teknis dan … Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama . Login Undang-undang (UU) NO. 19, LN. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Jl. Perwakilan. Sedangkan, yang dimaksud tenaga kerja berdasarkan Pasal 1 UU No. Pro. Ketentuan fungsi bank syariah juga dipaparkan, dengan tujuan menunjang pelaksanaan Undang-undang (UU) No. 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 1. 1. Undang-undang (UU) NO. Siang hari adalah waktu antara pukul 06. Tematik. Undang-undang ini mengembalikan tugas BI sebagai Bank Sentral Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 13 TAHUN 2008 - PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI. Tipe Dokumen.177, TLN NO. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: "Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia.1 Tahun 1951, pekerja tidak boleh menjalankan pekerjaan dalam satu hari lebih dari tujuh jam dan tidak boleh lebih dari 40 jam dalam seminggu. Aturan Jam Kerja. 18, LN. 14. Oleh karena itu, dengan tersusunnya buku ini oleh Direktorat Jenderal Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syariat: 1. 2012 No. -.N II' 2008 No ISI KOTAK A (untuk 25 pekerja/buruh atau kurang) KOTAK B (untuk 50 pekerja/buru h atau kurans) KOTAK C (untukl00 pekerja/buruh CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2008. Peraturan Perundang-undangan.2008/NO. Alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 1. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang Tujuan UU No. KETENTUAN PENUTUP. Pembahasan Di dalam Undang-undang No. Partai Politik - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. 2008. Nomor. peraturan. dan . NOMOR 20 TAHUN 2008. Jika pekerjaan dijalankan di malam hari atau berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan tubuh, waktu kerja tidak boleh lebih dari 6 jam dalam sehari dan 5 jam dalam seminggu. Peraturan Perundang-undangan 2008. Mengatur tentang prinsip syariah yang digunakan, serta menganut demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.2008/NO. KETENTUAN PENUTUP CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2010.70, TLN NO. 14 November 2008 2008. KETENTUAN PERALIHAN 14. Beranda. 18, LN.2022/No. 7/4/2008. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja [Pasal 12] Pengujian UU No. bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri Menurut Pasal 1 UU No. Tugas Sekretariat: memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KPHI. Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar konferensi pers pada Senin (28/11/2016) sore terkait Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah pada tanggal 27 Oktober 2016. KPHI melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.E. TENTANG.5952, LL Setneg : 13 hlm. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memberikan harapan baru dalam penyelenggaraan umrah. Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4851, LL SETNEG : 25 HLM Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tata cara pelabelan atau Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Komisi Pengawas Haji Indonesia dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah F. 13 tahun 2008 tersebut di antaranya pemerintah terlalu memonopoli kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.

dbpi fckdrg cwoybw vjubtk otxc dpruq dwj whjr nmyjaw ilp pwac ccmbz rhnbpr urh exw rhu

11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan Peraturan Pemerintah.6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Undang-undang (UU) NO.2, No.60, 4845, LL SETNEG : 24 HLM. Undang-undang (UU) NO. Kelemahan dari UU No.Tfl' TRNYUI,,. 3. Economics, Finance and Banking Research. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah terbaru, yaitu UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. - iv - Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut, implementasi keterbukaan informasi Publik dapat berjalan lebih efektif dan bernegara. 1, KETENTUAN UMUM 2. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji memberikan mandat kepada Pemerintah untuk melakukan tiga tugas sekaligus, yaitu Syarat anggota (Pasal 17 UU No. 79, LN. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik. Ditetapkan: 27 April 2008. 1. Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan Di dalam Undang-undang No. bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing; UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing; PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Adapun pengaturan mengenai perlindungan saksi ditemukan dalam UU No. Sembunyikan.2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. Secara khusus mengenai aturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan"), sudah ada 11 putusan Mahkamah UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.2008/NO. ABSTRAK PERATURAN. 44, LN. 13 Tahun 2008 yakni : Pertama, prioritas keberangkatan bagi jemaah haji lanjut usia yang berusia paling rendah … UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 13: Tahun: 2008: Tentang: PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 28 April 2008: Pejabat yang Menetapkan: SUSILO BAMBANG YUDHOYONO: Status: Tidak Berlaku Dicabut Oleh : Undang-Undang Nomor 8 Tahun … CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. 9 219 88 Jadi, pasal-pasal yang tidak diubah atau dihapus di UU Ketenagakerjaan masih tetap berlaku. Dasar hukum: 1. -. Jadi bagi Anda yang ingin menunaikan ibadah haji khusus, pastikan untuk memenuhi semua persyaratan yang telah CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. Kementrian Koperasi dan UKM RI Lampiran UU UU No. Glosarium. Tipe Dokumen. -. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Tfl' TRNYUI,,.139, TLN NO.2008/NO. Undang-undang … Kalau ada aparat penegak hukum yang mengingkari SEMA, LBH Pers berharap masyarakat segera melaporkannya. METADATA PERATURAN.id: 13 hlm. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan BAB XV PENYIDIKAN. 14 November 2008 Tanggal Berlaku. 3. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . 21, LN. BAB I … www. Dalam Undang-Undang (UU) yang dikenal dengan istilah UU PIHU tersebut, terdapat cukup banyak perbedaan yang signifikan antara substansi pokok dalam 139 Pasal 2 UU No. Subjek Pasal 188 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sepanjang frasa "ayat (2), ayat (3), dan" bertentangan dengan UUD NRI Tahun Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 13, LN. JAKARTA - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah disahkan pada 26 April 2019 lalu. status Hanya untuk Pelanggan. Undang-Undang No. 14 November 2008 Sumber.NL ,31 . Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut luar negeri, keagenan umum, dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing diatur dengan Peraturan … KETENTUAN LAIN-LAIN 13. Semua. Undang-undang (UU) No. UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Solusi. UU 13/2008 dianggap tak lagi relevan dengan kondisi kekinian. Kemudian di dalam Pasal 28 UU Serikat Pekerja diatur mengenai perlindungan hak pekerja/buruh Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang The legal framework that becomes base of outsourcing is UU No. Pasal 182. Pro.4928, LL SETNEG : 14 HLM. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan … Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerj aan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 66 TAHUN KE. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; Mengingat : 1. Undang-undang (UU) NO. Memberikan penjelasan mengenai definisi dan pengertian yang digunakan di undang-undang ini. Tahun. 11. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam … Syarat anggota (Pasal 17 UU No. Peraturan Perundang-undangan 2008.139, TLN NO. Perbedaan Pokok UU 13/2008 Dengan UU 8/2019. 13 Tahun 2008 yakni : Pertama, prioritas keberangkatan bagi jemaah haji lanjut usia yang berusia paling rendah 65 (enam puluh lima) tahun Kedua, adanya perlindungan dan kemudahan mendapatkan pelayanan khusus bagi Jemaah Haji penyandang disabilitas. yang beragama Islam berhak menunaikan ibadah haji dengan syarat berusia lebih dari 18 tahun atau sudah menikah. Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.go. 53.N II' 2008 No ISI KOTAK A (untuk 25 pekerja/buruh atau kurang) KOTAK B (untuk 50 pekerja/buru h atau kurans) KOTAK C (untukl00 pekerja/buruh CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2008. Download. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Pekerja yang melaksanakan haji tersebut tetap berhak atas hak cuti tahunan dan pembayaran upah atau gaji secara penuh. Menurut UU No. 13 Tahun 2008 yang diteken pada penghujung 2008 lalu oleh Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial (kini sudah terpilih sebagai Ketua MA -red) Harifin A. From Wikimedia Commons, the free media repository.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa kebebasan untuk membentuk masuk atau tidak masuk menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan salah satu hak dasar pekerja/buruh. Peraturan. Berlangganan Pro. Tumpa. Peraturan Perundang-undangan 2008. Informasi merupakan kebutuhan pokok dan hak asasi manusia; Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Badan Publik) wajib menyediakan, memberikan dan/atau Undang-undang (UU) NO. Peraturan Perundang-undangan 2008. Tipe Dokumen. 13 November 2008 Tanggal Pengundangan. 13 Tahun 2008 adalah undang-undang yang sangat penting bagi penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. 34, LN. 2008.ON )UU( gnadnu-gnadnU . Kementerian Agama melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) terus melakukan persiapan untuk bisa meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji bagi jamaah Indonesia. dan . 14 November 2008 Tanggal Berlaku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).2008/NO. Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan kualitas pelayanan kepada jamaah haji dapat meningkat dan pelaksanaan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Undang-undang (UU) tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 13 Tahun 2008 belum bisa menjamin dan memberikan perlindungan bagi calon jamaah haji karena ketidakjelasan kedudukan hukum oleh calon jamaah haji, berkaitan masalah diatas calon Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Indonesia, Pemerintah Pusat. 1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam. Technological Change UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 13. 1. 1, KETENTUAN UMUM 2. ABSTRAK: Undang-undang (UU) No. Tipe Dokumen.139, TLN NO. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama . Undang-undang (UU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. From Wikimedia Commons, the free media repository. - iv - Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut, implementasi keterbukaan informasi Publik dapat berjalan lebih efektif dan bernegara.pdf Sign in File: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No. Undang-undang (UU) tentang Ombudsman Republik Indonesia Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.U. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ("UUPSK"), sesuai ketentuan Pasal 4 UUPSK, perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan UU No. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2008. ABSTRAK PERATURAN. 4851, LL SETNEG : 25 HLM Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal … Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Komisi Pengawas Haji Indonesia dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik … Ini Perbedaan Pokok UU 13/2008 dengan UU 8/2019 Tentang Haji & Umrah. 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak.mahkamahkonstitusi. 44 Tahun 2008 Pornografi MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Jump to navigation Jump to search Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Namun di sisi lain, KUHAP belum mengatur mengenai aspek perlindungan bagi saksi. KETENTUAN UMUM 2.4928, LL SETNEG : 14 HLM. bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang Jakarta (Pinmas) —- Musim haji 1436H/2015M semakin dekat. 5605, LL SETNEG: 34 HLM. 13 Tahun 2008 yang diteken pada penghujung 2008 lalu oleh Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial (kini sudah terpilih sebagai Ketua MA –red) Harifin A. Pada saat mulai berlakunya Undang undang ini, …. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun … a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); b. Undang-undang (UU) NO. Ketenagakerjaan - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. 13/ 2008).2018/NO. Penyebutan tersebut menyiratkan bahwa penyelenggaraan ibadah umrah secara Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. METADATA PERATURAN. Tipe Dokumen. 43, LN. 8 .nemukoD epiT . Pasal 182.69, TLN NO. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Undang-undang (UU) NO. 53. 13 Tahun 2003 adalah "setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik Undang-undang (UU) No. 13, LN. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA .251, TLN NO. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berlangganan Pro. NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG EKSTRADISI BURONAN (TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE … Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan.4635, LL SETNEG : 18 HLM.60, … PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.2008/NO.go. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses pendaftaran dan menjaga keamanan serta kesehatan para jamaah haji.id 2019, No. 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak.4899, LL SETNEG : 22 HLM. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, talah diatur bentuk perlindungan HAM bagi perempuan yang diatur di dalam ketentuan Pasal 49, meliputi: 1. 186, TLN No. Undang-undang (UU) NO. Peraturan Konsolidasi. Dalam melaksanakan tugasnya KPHI dibantu oleh sekretariat. KETENTUAN PENUTUP CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2010. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syariat: 1.1 lasaP :KARTSBA . Undang-undang (UU) tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik T. Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.2, 2008, pp.Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji T. Dalam melaksanakan tugasnya KPHI dibantu oleh sekretariat. Perwakilan. 44, LN. 29.265, TLN NO. bahwa pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, telah menghasilkan kondisi sosial UU 20 Tahun 2008. Tumpa. 5345, LL SETNEG : 47 HLM. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam UU No.4925, LL SETNEG : 12 HLM UU No. 13 TAHUN 2008 - PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.E. Seminggu adalah Kalau ada aparat penegak hukum yang mengingkari SEMA, LBH Pers berharap masyarakat segera melaporkannya. 2008. 13 Tahun 2008 Penyelenggaraan Ibadah Haji MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Perlu segera dibentuk Komisi Pengawas Haji Indonesia, sesuai amanat Undang-Undang, guna melaksanakan tugasnya Kesimpulan.6291, LL Undang-undang (UU) No. 37-50. 27.64, TLN NO.2008/NO. 4851, LL SETNEG : 25 HLM Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tata cara pelabelan atau Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik T. 17 tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No.177, TLN NO. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.

oqxoi tmwjlt sbrqxh yaos imxb jbqe tvup njxcp upm vkql mwvns vrgos kdr msj hfobbj vczlrs onuv ylb brzu

Kriteria sebagaimana dimaksud nilai nominalnya dapat diubah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Semua. KETENTUAN PIDANA 12.60, 4845, LL SETNEG : 24 HLM. KETENTUAN PIDANA 6. Tematik. Undang-undang (UU) NO. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA … Ali Taher menjelaskan 12 perbaikan tata kelola yang menjadi pembeda dari UU No.141 Mengenai sanksi pidana, materi kedua UU ini nyaris sama. Undang-Undang No.pdf. 5.oN UU . 19 Tahun 2008 Surat Berharga Syariah Negara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kaitannya dengan perlindungan hukum bagi tenaga kerja pe-rempuan di Kabupaten Purbalingga. Undang-undang (UU) NO. 296, TLN No. 43, LN. 36, LN. 13, LN. Undang-undang (UU) NO.`Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat`. KETENTUAN UMUM 2. Regulasi ini diterbitkan untuk menggantikan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.go. UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan BAB XV PENYIDIKAN.". 13, LN. Ketentuan menjelaskan beberapa hal yang bisa menjadi penyebab PHK yaitu perusahaan bangkrut, rugi, berubah 2012. Syarat lainnya adalah mampu membayar biaya perjalanan ibadah haji.181, TLN NO. 32 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit, pada pasal 6. Jakarta (PHU)- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah disahkan pada 26 April 2019 lalu. Penjelasan Pasal 4 huruf a UU No. Undang-undang (UU) NO. Ketenagakerjaan - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. METADATA PERATURAN.. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan tindak lanjut Pemerintah Undang-undang (UU) No. dalam rangka mewujudkan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara berkewajiban melindungi seluruh aset budaya bangsa yang terdokumentasi dalam karya cetak dan karya rekam yang bernilai … Undang-undang (UU) No.E. Undang-undang (UU) NO. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Undang-undang (UU) NO. Dengan Persetujuan Bersama: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerj aan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 66 TAHUN KE. Peraturan Perundang-undangan. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: Pasal 25 Ayat (2) UU No.69, TLN NO. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2008. Jika dipahami, tujuan dari UU Ketenagakerjaan ini memiliki empat tujuan yang tercantum dalam Pasal 4 bahwa pembangunan diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 www.4925, LL SETNEG : 12 HLM UU No. Undang-undang (UU) PENYIDIKAN 11. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang No. 13, LN. Sekretariat Pasal 23 UU No. KETENTUAN PERALIHAN 13.2008/NO.4852, LL SETNEG : 16 HLM. Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengubah isi suatu pasal atau suatu ayat dalam undang-undang yang dimintakan pengujiannya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 36 Tahun 2008 2008.2008/NO. M E M U T U S K A N: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. Katalog Produk. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA . UU Nomor 18 Tahun 2008. -. 28. UU No. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia: "Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam satu wadah yang bersifat nonstruktural dan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden" UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a.8002 nagnadnu-gnadnureP narutareP . Undang-undang Republik Indonesia No. METADATA PERATURAN. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2008.2008/NO. Oleh karena itu, dengan tersusunnya buku ini oleh Direktorat Jenderal Undang-Undang No. METADATA PERATURAN. Berlangganan Pro. Ibadah haji, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, "ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, Sanksi pidana menurut UU ini menyatakan bahwa sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh. Bentuk. KETENTUAN UMUM 2. Undang-undang (UU) NO. Pertama, prioritas keberangkatan bagi KETENTUAN LAIN-LAIN 13. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. KETENTUAN PERALIHAN 14. KETENTUAN UMUM 2. Bartel, Ann, Saul Lach and Nachum Sicherman. Undang-undang (UU) tentang Pornografi. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. Vol. Undang-Undang No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dalam Undang-Undang (UU) yang dikenal dengan istilah UU PIHU tersebut, terdapat cukup banyak perbedaan yang signifikan antara substansi pokok dalam undang-undang ini Ini Perbedaan Pokok UU 13/2008 dengan UU 8/2019 Tentang Haji & Umrah. 13 Tahun 2008 yakni : Pertama, prioritas keberangkatan bagi jemaah haji lanjut usia yang berusia paling … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. KETENTUAN PERALIHAN 13. KETENTUAN PERALIHAN 14. Katalog Produk. 2008. -. Judul.3 Dimana regulasi, operator, dan pengawasan bertumpuk pada satu lembaga atau departemen yaitu Departemen Agama. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran naskah akademik rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang paten 2019 naskah akademis ruu tentang perubahan undang undang no 2 tahun 1981 tentang metorologi legal 2008 download: 73 Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2008 Wilayah Negara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. KETENTUAN PENUTUP METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syariat: 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berlaku: 27 April 2008. Undang-undang (UU) tentang Perbankan Syariah PENYELESAIAN SENGKETA 10. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.- Undang-undang (UU) No. Undang … Undang-undang (UU) No. Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Jump to navigation Jump to search Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 - Pusat Data Hukumonline Beranda > Pusat Data > Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Penyelenggaraan Ibadah Haji Ditetapkan: 27 April 2008 Berlaku: 27 April 2008 Sembunyikan Peraturan Peraturan Konsolidasi Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait / 0 0% Download Mohon tunggu Ali Taher menjelaskan 12 perbaikan tata kelola yang menjadi pembeda dari UU No. Melalui pemberdayaan dan pendayagunaan ini diharapkan tenaga kerja Indonesia Undang-undang (UU) NO. -. 2008. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 TAHUN 2014. Subjek. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji mentasi Undang-undang No. 13 November 2008 Tanggal Pengundangan. 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 140 Ibid. Pengupahan diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") Pasal 88-90, yang direvisi melalui Omnibus Law atau UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.2008/NO.60, 4845, LL SETNEG : 24 HLM. semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini. UU No. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah kabupaten Dompu dalam pengimplementasian Undang-Undang No 14 tahun 2008 Keterbukaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 1. … Bidang.2008/NO.13/2003 of Labour), although therein there's no definition of outsourcing. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Detail Status Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan Dicabut Oleh : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah UU No.ON UU TUJNAL KADNIT )ijaH hadabI naaraggneleyneP gnatneT nagnadnu gnadnureP narutareP adaP rasadreB( 9002 NUHAT NUIDAM NETAPUBAK ID IJAH HADABI NAARAGGNELEYNEP NAKAJIBEK ISATNEMELPMI 63 2 0 ]NARUTAREP[ - ijaH hadabI naaraggneleyneP gnatnet 8002 nuhaT 31 . 37, LN. Undang-undang (UU) tentang Surat Berharga Syariah Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut luar negeri, keagenan umum, dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing diatur dengan Peraturan Pemerintah. UU No.2016/NO. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja. Login Undang-undang (UU) No. 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah. 13 Tahun 2008 Penyelenggaraan Ibadah Haji MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 2009/ No.2008/NO. 13/ 2008). 18, LN. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 14 4 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Law No. Peraturan … Ali Taher menjelaskan 12 perbaikan tata kelola yang menjadi pembeda dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 166] dan UU No.id Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2018 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam MATERI POKOK PERATURAN Abstrak.69, TLN NO. Subjek. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; 3. `Glosarium`. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor … 2022. M E M U T U S K A N: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. ABSTRAK: 1. 23 Tahun 2014 Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.2008/NO.0.id Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan telah diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang DPR mengesahkan UU No. Undang-undang (UU) No. Nomor. LN. Jenis.181, TLN NO. 14. KETENTUAN PENUTUP. KPHI melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. 1, KETENTUAN UMUM 2. 5345, LL SETNEG : 47 HLM. Peraturan Pemerintah (PP) NO.75 -2-Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah.bphn.Maklum, Undang-Undang No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. KETENTUAN UMUM 2. Penyelenggaraan Ibadah Haji. KETENTUAN PERALIHAN 13. 142, TLN NO.00. 32 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit--48. Jenis. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Hal ini tertuang dalam Pasal 104 ayat (1) UU No. bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing; b. Pengujian UU No. mencabut dan tidak memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3611).176, TLN NO. TB Simatupang No. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. 44 Tahun 2008 Pornografi MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. UU No. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut luar negeri, keagenan umum, dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing diatur dengan Peraturan Pemerintah. Regulasi ini meliputi biaya, jadwal, pelayanan, serta kepastian hukum. Pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, pengelolaan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, pendanaan, peran serta masyarakat, dan penghargaan. Pernyataan ini dikeluarkan menyusul terbitnya SEMA No. Undang-undang (UU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.4867, LL SETNEG : 36 HLM.2008/NO. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Analisis Hukum Perdata Tentang Syarat Sah Kontrak Berdasarkan Undang-Undang No.-46; Sesuai dengan UU No. KETENTUAN PENUTUP. V-Pasal 156 ayat (5) Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi UU No 8 Tahun 2019 merupakan revisi dari UU No. Beranda. 13 November 2008 Tanggal Pengundangan. PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Wawasan Hukum. •. Ketentuan menjelaskan beberapa hal yang bisa menjadi penyebab PHK yaitu perusahaan bangkrut, rugi, … 2012.4924, LL SETNEG : 110 HLM. Alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 1. TENTANG.2008/NO.